Luwu, Menit7.Com -Puluhan massa Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu kembali melakukan aksi demontrasi jilid 2 di Polres Luwu dan kantor DPRD Luwu di Belopa, Kamis (17/10/2024)
Dalam aksi itu massa aliansi terdiri elemen lembaga kemahasiswaan dan masyarakat.
Massa aliansi sangat kecewa kepada pemerintah, karena tidak dapat memberikan solusi atas tindakan yang dilakukan pihak PT. Masmindo Dwi Area (MDA).
Massa aliansi menduduki kantor DPRD Luwu karena dianggap memfasilitasi dalam mediasi terhadap tuntutan massa. Namun naifnya anggota DPRD Luwu tidak memiliki kapasitas utamanya dalam menghadirkan stakeholder terkait.
Idul selaku Jendral Lapangan aksi menyatakan, kekecewaannya terhadap DPRD Luwu karena tidak mampu memfasilitasi massa.
“Bukan hanya itu kami bersama aliansi menekankan bahwa dalam waktu 3×24 jam DPRD Luwu, kemudian belum memberikan tanggapan titik terang maka aksi demontrasi akan dlakukan oleh massa aliansi dengan jumlah yang akan lebih besar,” kata Idul melalui pesan tertulisnya.
Menurutnya, PT.MDA masuk di Tana Luwu berkedok investasi dan menjanjikan kesejahteraan masyarakat, namun pada faktanya berbanding terbalik dengan manejemen yang dilakukan di lapangan.
“Penerobosan lahan-lahan warga tanpa kesepakatan yang jelas. Kemunculan dugaan mafia tanah di Kabupaten Luwu karena diduga adanya kongkalikong antara pemerintah dan pihak perusahaan, sehingga memicu pada konflik horisontal bagi masyarakat,” ungkap Idul.
Palim selaku Wakil Jenderal Lapangan mempertegas, bahwa pada aksi jilid 2 membawa 12 tuntutan grand isi boikot PT.Masmindo Dwi Area:
1.Menghentikan operasi PT.MDA sampai menyelesaikan sengketa lahan di Kecamatan Latimojong
2.Menyiapkan relokasi untuk masyarakat yang terdampak dalam wilayah konsesi PT.MDA
3.Meminta PT.MDA bertanggung jawab atas penyerobotan atas nama warga Cones, serta mengganti rugi terhadap penebangan pohon cengkeh dan meminta pihak PT.MDA menyampaikan permohonan maaf secara terbuka
4.Mendesak PT.MDA untuk memperioritaskan pemilik lahan dan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja (MoU)
5.Meminta klarifikasi (hc) PT.MDA serta menganulir keputusan manajemen PT.MDA terhadap beberapa karyawan yang di PHK
6.Bubarkan Satuan Tugas (Satgas) percepatan investasi dan ketenaga kerjaan
7.Periksa Satgas percepatan investasi dan ketenaga kerjaan
8.Tangkap dan penjarakan pelaku penyerobotan lahan masyarakat
9.Tangkap dan penjarakan pelaku mafia tahan di Tanah Luwu
10.Copot Forkopimda yang terlibat dalam Satgas percepatan investasi
11.Transparansi amdal PT.Masmindo Dwi Area
12.Paparkan secara rinci perhitungan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terhadap lahan masyarakat
“Apabila gerakan ini tidak menemui titik terang maka gerakan yang dilakukan oleh Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu akan terus berlangsung, hingga ada respon yang kongkret dari pihak terkait,” tutup Palim.(Red)
