DPR RI Komisi II dan KPU Gelar Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Barru

Barru, Menit7 Com — Anggota DPR RI Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih Berkelanjutan di Hotel D’Shining, Takkalasi, Kabupaten Barru, Senin (9/11/2026). Kegiatan ini mengusung tema “Memperkuat Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Demokrasi dalam Perubahan Undang-Undang Pemilu”.

Wakil Bupati Barru Abustan hadir dan menyampaikan salam hormat dari Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Anggota Komisi II DPR RI beserta narasumber yang hadir untuk berbagi pengetahuan dan pencerahan kepada masyarakat Kabupaten Barru.

Abustan menegaskan bahwa pendidikan pemilih tidak semestinya hanya dilaksanakan menjelang momentum pemilihan umum. Menurutnya, pendidikan politik harus menjadi agenda berkelanjutan agar masyarakat semakin memahami hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya sebagai warga negara dalam menentukan arah kepemimpinan dan masa depan bangsa.

“Ke depan, kita berharap masyarakat semakin cerdas dalam memilih. Pemimpin yang dipilih hendaknya memiliki kapasitas, kompetensi, serta kemampuan untuk membawa kemajuan bagi daerah dan masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa kualitas demokrasi tidak semata-mata diukur dari tingginya angka partisipasi pemilih, tetapi juga dari kesadaran dan kecerdasan masyarakat dalam menentukan pilihan secara rasional, objektif, dan bertanggung jawab. Abustan mengajak seluruh pihak menjadikan pendidikan politik sebagai bagian penting dalam membangun kehidupan demokrasi yang sehat dan berkualitas.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR RI, Dr. H. M. Taufan Pawe, S.H., M.H., dalam pemaparannya menyoroti pentingnya pembaruan Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta menghadirkan sistem penyelenggaraan pemilu yang lebih baik di Indonesia.

Taufan Pawe menjelaskan bahwa pembaruan regulasi kepemiluan perlu mempertimbangkan berbagai dinamika dan persoalan yang berkembang dalam pelaksanaan pemilu. Pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2024, menurutnya, menjadi salah satu bahan evaluasi untuk mendorong sistem kepemiluan yang lebih baik ke depan.

Ia menekankan bahwa regulasi pemilu harus mampu memberikan kepastian hukum, menjamin prinsip keadilan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses demokrasi. Partisipasi politik masyarakat, lanjutnya, tidak boleh hanya dimaknai sebagai keikutsertaan dalam memberikan suara pada hari pemungutan suara, tetapi juga perlu disertai pemahaman dan kesadaran politik agar hak demokratis dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Anggota Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Selatan, Romi Harmanto, S.Ag., M.Ag.; Wakil Dekan FISIP Unhas, Dr. A. Lukman, S.IP., M.Si.; Ketua KPU Kabupaten Barru, Abdul Syarat B.S. Kim.; Anggota Komisioner KPU Kabupaten Barru, Ir. H. Abdul Mannan, M.Si., Arham, S.Sis., M.M., Gusman Agani, S.H., dan Ilham, S.H.; serta Camat Balusu, A. Maya Novitasari, S.STP., M.Si., Kapolsek Kec. Balusu Ipda Sultan, S.H., yang mewakili Danramil 1405-04 Sertu Atmam, serta unsur pers, LSM, mahasiswa, dan organisasi masyarakat.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan pendidikan pemilih berkelanjutan semakin memperkuat kesadaran politik masyarakat, mendorong partisipasi yang bermakna, serta menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat. Sinergi antara pemerintah, legislatif, penyelenggara pemilu, akademisi, dan masyarakat diharapkan terus terbangun demi mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas, baik di Kabupaten Barru maupun di Indonesia.(*)