Gubernur Suhardi Duka Dorong Pelaksanaan Program Lebih Baik dan Bermanfaat untuk Masyarakat

MAMUJU, Menit7.com – Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dievaluasi, termasuk keberadaan SPPG yang belum beroperasi optimal serta keterlibatan penyedia bahan baku lokal dalam rantai pasok program tersebut.

“Mungkin juga kita akan memberikan evaluasi bahwa untuk 3 T tidak usah dibuat SPPG langsung saja ke sekolah,” jelasnya.
Menurutnya, berbagai program prioritas daerah juga telah bergerak, namun belum sepenuhnya membentuk rantai nilai ekonomi yang kuat di Sulawesi Barat.

Permintaan pangan meningkat melalui program MBG, tetapi sebagian bahan baku masih dipasok dari luar daerah sehingga manfaat ekonominya belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha lokal.

Pada sektor hilirisasi, Gubernur menilai pengembangan komoditas unggulan masih perlu didorong. Produk turunan sawit masih terbatas, sementara kakao dan kopi sebagian besar masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.

Ia juga merangkum sejumlah persoalan yang banyak muncul dalam paparan pemerintah kabupaten, mulai dari data, ketersediaan lahan, kapasitas sumber daya, kemampuan fiskal, sarana dan prasarana, hingga koordinasi lintas sektor.

Sebagai tindak lanjut hasil rapat, Gubernur meminta seluruh jajaran pemerintah daerah terus mendukung dan menyukseskan Program Strategis Nasional.

Ia juga mendorong penguatan koordinasi antarinstansi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

“Kita sepakat untuk menyukseskan program strategis nasional, semua ya. Kita juga sepakat pemerintah daerah merasakan bahwa kurangnya koordinasi pejabat lintas sektor,” katanya.

Di bidang ketahanan pangan, Pemprov Sulbar menilai capaian produksi beras dan jagung menunjukkan perkembangan yang baik. Sementara untuk program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh untuk lebih baik.

Gubernur juga meminta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dilakukan secara lebih selektif dengan mempertimbangkan potensi ekonomi masing-masing desa agar keberlanjutan usaha dapat terjaga.

Selain itu, kebutuhan pembangunan rumah sehat dan layak huni masih menjadi perhatian karena masih dirasakan kurang di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyampaikan bahwa kegiatan budaya dan maritim Sandeq Silumba tahun 2026 belum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat karena keterbatasan anggaran.
Pelaksanaannya tahun ini diserahkan kepada Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar dalam skala lokal, sementara penyelenggaraan tingkat provinsi direncanakan kembali pada tahun mendatang. (Rls)