Gubernur Sulbar Pimpin Rakor Inflasi 2026, BPS Tekankan Pentingnya Kolaborasi Data

Mamuju,Menit7.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan launching buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi di Ruang Rapat Oval Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Senin (11/5). Kegiatan tersebut juga diikuti secara virtual melalui zoom meeting bersama peserta dari berbagai daerah di Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, Kepala BPS Provinsi Sulbar, unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Barat, pimpinan organisasi perangkat daerah lingkup Pemprov Sulbar, serta sejumlah organisasi profesi pendidikan dan komunitas antikorupsi.

Rapat koordinasi ini menjadi upaya memperkuat sinergi pengendalian inflasi daerah sekaligus mendorong penguatan karakter antikorupsi melalui sektor pendidikan. Pengendalian inflasi dinilai sebagai agenda strategis daerah guna menjaga stabilitas harga dan mempertahankan daya beli masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga meluncurkan buku panduan dan bahan ajar pendidikan antikorupsi yang diharapkan dapat menjadi referensi pembelajaran bagi tenaga pendidik di berbagai jenjang pendidikan. Peluncuran ini melibatkan berbagai unsur pendidikan, di antaranya PGRI, IGI, Himpaudi, Ikatan Guru Raudhatul Athfal, serta komunitas pendidikan antikorupsi.

Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, Suri Handayani menyampaikan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik pemerintah, lembaga vertikal, dunia pendidikan, maupun masyarakat.

“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pihak. BPS hadir melalui penyediaan data statistik yang akurat dan terpercaya sebagai dasar pengambilan kebijakan agar langkah pengendalian inflasi di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, penguatan pendidikan antikorupsi diharapkan mampu membangun budaya integritas sejak dini serta menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.

Melalui rapat koordinasi ini, seluruh pihak diharapkan dapat memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia yang berintegritas di Provinsi Sulawesi Barat. (*)