PALOPO,MENIT7.COM – Dinas PUPR dan BPKAD Kota Palopo disorot terkait bertambahnya utang belanja tahun 2024.
Beban hutang belanja Pemkot Palopo diduga bertambah pada tahun 2025. Hal itu diketahui dari informasi seorang penyedia barang dan jasa (Kontraktor) mengeluhkan tentang pekerjaan yang telah selesai, namun tidak dibayarkan dengan alasan tidak ada anggaran.
secara otomatis akan dibayarkan setelah perubahan anggaran tahun 2025, itupun jika pada pembahasan APBD perubahan banggar memasukkan kedalam APBD perubahan.
“Mati saya pak,” ujar salah seorang kontraktor berinisial W yang enggan di sebutkan namanya, Sabtu (4/1/2025)
“Sebagian material saya hutang di toko untuk mengerjakan proyek ini, habis karir saya,” terangnya.
Ketika ditanya mengenai bobot pekerjaan, menurutnya telah selesai 100 persen, bahkan administrasi pembayaran sudah di cetak tapi belum di acc oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKAD) Kota Palopo.
“Saya menduga ini faktor ketidak profesional dan kesengajaan oleh kedua SKPD terkait yaitu Dinas PUPR selaku leading sektor dan BPKAD selaku pengelola keuangan,” ungkapnya.
Selanjutnya ia menjelaskan bahwa ketika akan menandatangani kontrak kerja, Kadis PUPR menjanjikan kepastian pekerjaannya akan terbayar setelah selesai, tetapi faktanya justru menjadi hutang belanja yang entah kapan akan dibayarkan.
Terkait pelayanan pada dinas DPKAD dirinya mengungkapkan bahwa ada kesan pilih-pilih kasih dalam proses realisasi pembayaran.
Bahkan pemangku jabatan pada dinas tersebut juga tidak responsif.
“Ibu Kepala Badan, Raodah dan kabid anggaran susah ditemui,saya bersama teman teman kontraktor yang lain akan menempuh jalur hukum untuk menuntut hak saya, ini bentuk kedzoliman yang tidak dapat di terima,”ungkapnya.(Red)
Berita diversifikasi lebih lanjut
