Sosialisasi JKN di Soppeng Riaja Gaet Seluruh Unsur Masyarakat: Kesehatan adalah Investasi Berharga

Barru, Menit7.com – Komitmen pemerintah dalam memperluas cakupan dan pemahaman masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kembali diwujudkan melalui sosialisasi intensif di tingkat kecamatan.

Pada Rabu, 4 Februari 2026, Pemerintah Kecamatan Soppeng Riaja menggelar acara sosialisasi JKN yang bertempat di Aula Kantor Kecamatan Soppeng Riaja.

Acara yang secara resmi dibuka oleh Camat Soppeng Riaja ini dihadiri oleh segenap unsur pemerintahan dan masyarakat. Turut hadir para Kepala Desa dan Kelurahan se-Kecamatan Soppeng Riaja, perangkat dusun, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari instansi terkait. Kehadiran Kadis Sosial, Anggota DPRD Haji Akil, Kadis Kesehatan Barru, dan perwakilan dari PJSS Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Barru sebagai pembicara menandakan keseriusan agenda ini.

Dalam paparannya, perwakilan PJSS BPJS Kesehatan Barru menyampaikan pentingnya kepesertaan JKN sebagai bentuk perlindungan dasar keluarga serta menjelaskan tata cara, manfaat, dan kemudahan akses layanan yang dapat diperoleh peserta.

Antusiasme peserta terlihat jelas dalam sesi dialog. Salah seorang peserta, Samsudin, menyampaikan apresiasi dan nilai penting acara ini. “Sosialisasi pada hari ini sangat penting karena kesehatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Informasi yang disampaikan harus kita sosialisasikan kembali kepada masyarakat di wilayah kita,” ujarnya, mewakili suara banyak peserta yang hadir.

Camat Soppeng Riaja dalam sambutannya menekankan bahwa program JKN merupakan program strategis nasional yang harus didukung oleh semua pihak. “Dengan pemahaman yang baik dari seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perangkat desa, tokoh masyarakat, hingga warga biasa, target universal coverage JKN di wilayah kita dapat tercapai. Ini untuk kesejahteraan kita bersama,” pungkasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah kepesertaan dan pemahaman masyarakat Kecamatan Soppeng Riaja mengenai JKN, sehingga hak seluruh warga untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dapat terpenuhi. (*)