Gubernur Sulbar Minta BPKP Lebih Tajam Melakukan Pengawasan

Daerah341 Dilihat

Mamuju, Menit7.co.id – Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik meminta kepada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Sulbar, untuk lebih tajam dalam melakukan pengawasan terkait dengan persoalan akuntabilitas.

Tantangan tersebut dilontarkan Gubernur Akmal Malik, saat mengukuhkan pejabat baru BPKP perwakilan Sulbar Harry Bowo, yang menggantikan pejabat lama Hasoloan Manalu mendapat jabatan baru sebagai Kakanwil BPKP Provinsi Kalimantan Timur, Ahad (17/7/022).

Menurut Akmal, BPKP menjadi kekuatan eksekutif dalam melakukan pengawasan terkait dengan persoalan akuntabilitas.

Bercerita tentang akuntabilitas tentunya bercerita tentang bagaimana program planningnya, ya bagaimana realisasinya.

Sehingga setiap stakeholder di Sulbar membangun kekompakan bekerjasama menyelesaikan persoalan di daerah.

Pemerintah provinsi maupun kabupaten kota bagaimana bersinergi bersama-sama melaksanakan urusan.

Yang punya urusan ya pusat. Pak Presiden menyerahkan para menteri-menteri. Siapa yang mengeksekusi urusan-urusan itu pemerintah daerah. Siapa itu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota bersama DPRD.

Indikator Kinerja Provinsi tanpa adanya kabupaten itu tidak mungkin, itulah pentingnya Kolaborasi,” terangnya

“Kami juga ingin mengajak teman-teman BPKP untuk lebih tajam menguliti terkait dengan persoalan akuntabilitas,” tutup Akmal (rls/ucheng)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *