Mengancam Blokir Jalur Kereta Api, Warga Juga Mengadu ke Presiden, Mabes Polri dan DPR RI

Daerah333 Dilihat

Maros, Menit7.Co.Id – Ancaman 82 warga korban pembebasan lahan jalur Kereta Api Maros -Pangkep, tidak main-main . Selain akan memblokir jalur Kareta Api, juga mengadu ke Presiden RI, Mabes Polri dan anggota DPR RI komisi V  Dr. H Muhammad. Aras, S.Pd, MM
Seperti  di beritakan media ini  sebelumnya sejumlah warga merasa di rugikan, karena lahannya dihargai tidak wajar seperi yang dikeluhkan Murad  Cs.

Selain Murad, H. Hafsah, H. Ali dan H. Rosmawati juga mengalami nasib sama.  Belum menerima pembayaran ganti rugi. Padahal, tanahnya yang  dipersiapkan untuk membangun perumahan sudah ditimbun sebanyak 300 truk, sampai saat ini belum menerima ganti rugi.

Menurut 82 warga korban ketidakadilan ini menilai pihak ATR/BPN tidak melakukan pengukuran dan pemetaan per bidang sehingga terjadi permasalahan di lapangan. Begitu pula terhadap tim Apresial sebagai lembaga independen yang diberi amanah oleh pemerintah yang menentukan harga tanah diduga mendapat tekanan dari atas.

Hal ini terungkap saat sejumlah warga bersama pendamping dan kuasa hukum Sudirman, SH, MH menemui Ketua Apresial, Syawal.
Syawal mengaku mendapat tekanan dari atas. Padahal, menurutnya,  harga tanah untuk warga dihargai rp1.000.000 sampai rp3.000.000,- per meter. “Saya tidak bisa berbuat banyak karena mendapat tekanan dari atas, ” ungkap Ambo mengutip penjelasan Syawal.

Dikatakan Sudirman, karena terjadi pembayaran yang tidak wajar dan tidak berkeadilan, pihaknya menyurat ke Presiden RI Jokowi dan Bareskrim Polri dan Mahkamah Agung RI di Jakarta dengan harapan mendapatkan ganti untung  (bukan yang merugikan).

“Kami sudah menerima info dari Jakarta bahwa surat yang tujukan ke Bapak Presiden Jokowi sudah ada di meja  Presiden,” beber Sudirman.

Sementara anggota DPR RI Fraksi PPP Komisi V, Dr. H. Muh. Aras, S.Pd, MM  yang membidangi pembangunan Perkeretaapian meminta agar seluruh permasalahan pembangunan Perkeretaapian di Maros – Pangkep dilaporkan.


” Saya minta semua  data-data tentang warga yang belum menerima pembayaran ganti rugi diserahkan sama saya,” imbu Aras ketika dihubungi Menit7.co.id acara dalam rangka kunjungan kerja Program Padat  Karya Prasarana Perkeretaapian di  kelurahan Pallantikang, Kecamatan Maros Baru, Sabtu, 25/6/2022. (Iam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *