Makassar, Menit7.co.id – Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto, mendatangi Gedung DPRD Kota Makassar. Dia menyoal sikap Balai Pengelolaan Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan yang tidak menghargai Perda Tata Ruang Kota Makassar.
Menurut Danny Pomanto, Kepala BPKA Sulawesi Selatan, Andi Amanna Gappa, tidak melakukan koordinasi dengan Pemkot sebelum menetapkan deseign kereta api segmen Makassar.
“Sejak awal kami sudah mengusulkan konsep kereta api di Kota Makassar adalah elevated atau melayang, usulan ini sudah disepakati bersama Kementerian Perhubungan sejak tahun 2015,” kata Danny Pomanto, saat memberi keterangan pers di Lobby Gedung DPRD Kota Makassar, Senin (18/7/2022).
Dia juga menjelaskan, bahwa Pemkot Makassar sudah merancang tata ruang Kota Makassar dengan konsep kereta api elevated. Hal tersebut, kata dia, sudah ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW).
“10 tahun ini dibahas dan dirancang. Lama sekali. Kita sudah sepakati secara bersama bahwa itu elevated, bukan di atas tanah (at grade). Makanya kami sudah rancang jalan arteri dalam tata ruang dan sudah disahkan oleh DPRD,” ungkap Danny Pomanto.
Wali Kota Makassar dua periode ini, juga menjelaskan, pihaknya sejak awal mendukung pembangunan kereta api di Makassar. Turut mendampingi Danny dalam pres confrence ini, yakni Ketua DPRD Makassar, Rudianto Lallo dan Wakil Ketua, Adi Rasyid Ali serta beberapa kepala OPD Pemkot Makassar.
Kepada wartawan, Danny mengaku, pihaknyalah yang paling awal mendukung pembangunan kereta api ini, karena Makassar memiliki Makassar New Port (MNP). “Kalau ada kereta api, bisa membangkitkan perekonomian, dan sangat mendukung MNP,” ucapnya.
Hanya saja, Danny kesal karena jalur rel kereta diubah dua tahun terakhir. BPKA Sulawesi Selatan, menurutnya, telah merubah jalur kereta api di Makassar menjadi at grade secara diam-diam. “Pemkot Makassar tidak tahu menahu,” ujarnya.
Danny kembali menegaskan, pihaknya tidak menolak pembanunan kereta api elemen Makassar. “Yang kami tolak adalah desain jalur kereta api. Pemkot tidak dilibatkan (saat konsepnya diubah),” ungkapnya.
Hal tersebut membuat Danny Pomanto terlihat marah. Dia membandingkan Makassar dengan kota lainnya yang punya rel kereta api melayang.
“Kalau pembangunan rel kereta api di Makassar menggunakan konsep at grade, sebaiknya tak usah dilanjutkan. Ini melanggar aturan, kami sudah punya konsep pembangunan kereta api sesuai dengan Perda RTRW,” tegasnya.
Danny berharap, usulannya tetap disetujui oleh Menteri Perhubungan. “Masa Palembang, Medan, Bandung bisa elevated, kita tidak. Ini masalah Siri’na Pacce. Kalau tidak elevated, melanggar tata ruang,” tegasnya.
Dia menjelaskan pertimbangannya mengapa Makassar mengusulkan jalur kereta api elevated (melayang). Selain menekan anggaran, kata dia, konsep ini juga untuk menghindari banjir.
“Jika Balai Kereta Api tetap menggunakan konsep rel di tanah, maka daerah Lantebung, Mandai, dan sekitarnya dipastikan akan banjir,” terang Wali Kota yang berlatar belakang arsitek kelas dunia ini.
Ia tak ingin Makassar seperti Kabupaten Barru yang banjir setiap tahun. Karena dampak dari rel proyek kereta api ini.
Menurutnya, biaya untuk pembangunannya jika konsep at ghrade dipakai, juga akan lebih besar. “Balai harus membebaskan lahan sekitar 60 meter dan membangun lebih banyak jembatan,” ujarnya.
Dibanding jika menggunakan konsep elevated, kata dia, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunannya, hanya 5 meter saja.
“Kalau rel di bawah tanah banyak persoalan karena akan banjir seperti di Barru. Biayanya juga lebih besar. Mereka harus bangun jembatan lebih banyak.
Ini akan menyengsarakan rakyat. Kami tidak mau seperti Barru. Sawah hancur karena banjir bandang,” katanya.(anto)
