Bupati Barru Wakili Kepala Daerah Se-Region II, Tegaskan Komitmen Percepatan RDTR

Makassar, Menit7. Com — Bupati Barru, Hj. Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi dan Komitmen Bersama Percepatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Region II yang digelar Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sandeq Ballroom, Claro Hotel Makassar, Selasa (20/10/2026).

Dalam forum regional tersebut, Bupati Barru didaulat mewakili seluruh bupati dan wali kota se-Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua untuk menyampaikan sambutan sekaligus menandatangani Pakta Integritas Percepatan Penyusunan RDTR bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN.

Penandatanganan pakta integritas tersebut menjadi wujud komitmen bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengawal proses penyusunan RDTR agar berjalan transparan,
akuntabel, efektif, serta dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam sambutannya, Andi Ina menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran Kementerian ATR/BPN atas pelaksanaan rapat koordinasi tersebut.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat melalui alokasi bantuan teknis, baik melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) maupun program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP).

Menurutnya, dukungan tersebut sangat membantu pemerintah daerah dalam mempercepat penyusunan RDTR tanpa memberikan beban pembiayaan yang besar terhadap APBD kabupaten/kota.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan siap mendukung, berkomitmen, dan mengawal penuh percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua agar tuntas tepat waktu,” tegas Andi Ina di hadapan peserta rakor.

Bupati perempuan pertama di Kabupaten Barru itu menegaskan, tata ruang bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi merupakan ruang hidup masyarakat sekaligus instrumen fundamental dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mendorong pertumbuhan investasi daerah.
Menurut Andi Ina, ketersediaan tata ruang yang legal, rigid, dan terintegrasi secara digital dengan sistem Online Single Submission (OSS) sangat penting untuk memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.

“Setiap daerah di kawasan timur ini memiliki potensi keunggulan masing-masing, baik kawasan industri, pariwisata bahari, hingga ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia kemudian mencontohkan Kabupaten Barru yang memiliki potensi strategis di sektor kemaritiman, termasuk keberadaan pelabuhan laut dalam.

“Di Kabupaten Barru sendiri, kami memiliki potensi strategis pelabuhan laut terdalam kedua di Indonesia. Jika percepatan tata ruang ini tidak kita kawal bersama, kita akan menghadapi kendala besar dalam menjamin kepastian investasi, dan potensi daerah berisiko jalan di tempat,” ungkapnya.

Karena itu, Andi Ina mengajak seluruh kepala daerah di kawasan Region II untuk memperkuat koordinasi dan bergerak cepat dalam menyelesaikan penyusunan RDTR di masing-masing daerah.

Ia juga berharap dukungan bantuan teknis dari Kementerian ATR/BPN dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang sehingga percepatan penyusunan tata ruang dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, para bupati dan wali kota se-Region II, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, serta kepala OPD terkait dari berbagai provinsi di wilayah Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua. (*)