Konferprov PWI Sulsel, Boleh Berbeda Pilihan, Tetap Satu Keluarga

Oleh: Asnawin Aminuddin
(Wartawan Senior Mantan Pengurus PWI)

Konferensi Provinsi (Konferprov) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan diwarnai dinamika layaknya Pilkada. Konferprov PWI Sulsel memanas karena adanya polarisasi dukungan terhadap dua pasangan calon ketua.
Dinamika ini memunculkan kubu yang saling bersaing ketat, manuver politik organisasi, hingga gelombang mosi tidak percaya.
Perebutan kursi Ketua PWI Sulsel periode 2026–2031 dan Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) dikonfirmasi oleh PWI Pusat mempertemukan dua poros pasangan calon, yaitu Amrullah Basri – Abdul Jurlan, serta Suwardi Thahir – Dahlan Abubakar.
Amrullah Basri dan Suwardi Thahir sebagai Calon Ketua PWI Sulsel, serta Abdul Jurlan dan Dahlan Abubakar sebagai Calon Ketua Dewan Kehormatan Provinsi (DKP) PWI Sulsel.
Proses menuju pemilihan memanas dengan tensi yang sangat tinggi, menyerupai pemilihan kepala daerah secara umum. Ada isu ketidaknetralan. Tensi meninggi karena adanya tudingan miring terhadap panitia pelaksana (OC) dan pelaksana tugas (Plt) ketua yang dianggap tidak netral dan berpihak.
Kemudian muncul “Mosi Tidak Percaya”. Munculnya kelompok yang menamakan diri Forum Penyelamat PWI Sulsel melakukan aksi turun ke jalan, menuntut PWI Pusat turun tangan karena menilai proses konferensi dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) cacat aturan.
Mosi tidak percaya terhadap Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Sulsel, Zulkifli Gani Ottoh, digaungkan oleh Forum Penyelamat PWI Sulsel dan sejumlah jurnalis menjelang Konferprov PWI Sulsel.
Kelompok ini mendesak PWI Pusat dan Dewan Pers untuk mengambil alih kendali organisasi karena menilai tata kelola di bawah kepemimpinan Plt Ketua cacat prosedur.
Poin-poin utama yang menjadi akar dari kisruh tersebut yaitu pertama tuntutan pencopotan. Forum Penyelamat PWI Sulsel secara resmi mengetuk mosi tidak percaya dan menuntut PWI Pusat segera melengserkan Zulkifli Gani Ottoh dari jabatannya sebagai Plt Ketua PWI Sulsel.
Kedua, kisruh DPT & KTA. Terjadi masalah teknis terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan dugaan bahwa proses perpanjangan Kartu Tanda Anggota (KTA) dipersulit bagi beberapa anggota, sementara dipermudah untuk pihak tertentu.
Ketiga, sorotan independensi. Panitia Konferprov (OC) dan pengurus bidang organisasi dinilai tidak netral dan berada dalam pusaran kepentingan kontestasi calon Ketua PWI Sulsel.
Konferensi Provinsi PWI Sulsel digelar di Graha Pena Makassar, Selasa, 02 Juni 2026, dengan mengusung tema: “Pers Sehat, Sulsel Maju”. Tema ini diangkat untuk mendorong profesionalisme, independensi, dan kualitas jurnalis.
Tema “Pers Sehat” yang diusung sepertinya hanya sekadar slogan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Ingin pers sehat tetapi proses konferensi menuju pemilihan Ketua PWI Sulsel dan pemilihan Ketua Dewan Kehormatan PWI Sulsel sangat tidak sehat.
Ada aturan yang dibuat yang tidak memiliki landasan yang jelas dalam Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga (PD/PRT) PWI yang secara langsung maupun tidak langsung membatasi hak anggota untuk maju dalam bursa pencalonan.
Aturan itu antara lain kewajiban melampirkan surat bebas sanksi organisasi dari Dewan Kehormatan PWI, dukungan minimal 20 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT), serta persetujuan tertulis dari perusahaan media tempat anggota bernaung sesuai kartu anggota. Seharusnya, tata tertib Konferensi PWI Sulsel menjadi instrumen untuk menjamin proses demokrasi organisasi berjalan terbuka dan adil.