Scroll untuk baca artikel
Example 325x300
Example floating
Example 728x250
Daerah

30 Saksi Diperiksa Terkait Dalam Kasus Dugaan Korupsi  Pengadaan Layanan Internet,  Kajari Maros : Kerugian Negara Menunggu Hasil  Audit BPKP

296
×

30 Saksi Diperiksa Terkait Dalam Kasus Dugaan Korupsi  Pengadaan Layanan Internet,  Kajari Maros : Kerugian Negara Menunggu Hasil  Audit BPKP

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

Maros, Menit7.com — Aliansi Pemuda Keadilan  Maros Bebas Korupsi dan Gratifikasi menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, Senin,  18/11/2024

Dalam aksi tersebut massa mendesak Kejaksaan Negeri  Maros untuk segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfo) Maros.dikarenakan sudah hampir empat bulan tidak ada penetapan tersangka.

Example 300x200

Syahrul sebagai jendral lapangan mengatakan, tetap mengawal kasus ini dan kami meminta Kejari  untuk menjaga integritasnya. ” Minggu ini kami juga akan melakukan aksi di Kantor BPKP,” ujar Syahrul.

Kepala Kejari Maros , Zulkifli Said yang menemui massa pendemo menyampaikan apresiasi kepada masyarakat sudah mau mengawal kasus ini. “Kami juga masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dalam upaya mengungkap kasus ini, “Sudah ada 30 saksi yang diperiksa. Kami juga menunggu hasil perhitungan kerugian negara secara resmi dari BPKP,” kata Zulkifli.

Dalam tahap selanjutnya, Kejari Maros berencana memanggil saksi ahli dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta ahli Teknologi Informasi (IT) yang memiliki sertifikasi resmi.

Zulkifli menegaskan, pihaknya tidak mau terburu-buru menetapkan tersangka, jangan sampai kami dianggap tendensius. Ia  menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan penetapan tersangka dapat dilakukan secepatnya.

“Proses ini termasuk cepat, karena ada beberapa kasus yang bisa memakan waktu hingga lebih dari satu tahun,” ungkapnya.

Kasus dugaan tipikor ini berkaitan dengan layanan internet di Dinas Kominfo pada periode 2021 hingga 2023.  Kasus ini turut menyeret nama Bupati Maros dan mantan Ketua DPRD Maros di pusaran dugaan korupsi tersebut

Kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan sekitar empat pekan yang lalu. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, proyek layanan internet ini menghabiskan anggaran senilai Rp 5,1 miliar yang bersumber dari dana APBD.

Terdapat temuan ketidaksesuaian dalam pencairan dana dan realisasi proyek, serta perbedaan signifikan pada alokasi anggaran dibandingkan tahun sebelumnya.

Kerjasama antara Bupati Maros Chaidir Syam dan Ketua DPRD Kabupaten Maros Andi Patarai Amir kini menjadi perhatian publik setelah muncul informasi mengenai potensi penyimpangan dalam proyek pengadaan layanan internet oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Maros. Masyarakat dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (LSM) mempertanyakan kelayakan penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk proyek ini.

Informasi yang beredar di kalangan masyarakat menunjukkan adanya kejanggalan dalam harga pengadaan layanan internet yang diajukan. Beberapa pihak mencurigai bahwa terdapat potensi mark-up harga dalam kontrak pengadaan, di mana biaya yang dibayarkan tidak sebanding dengan kualitas layanan yang diterima. Sebuah laporan dari LSM mengungkapkan bahwa proyek tersebut belum memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

“Harapan kami adalah agar anggaran ini benar-benar digunakan untuk meningkatkan akses internet, bukan untuk kepentingan pihak tertentu,” ungkap Hasan, salah satu warga yang terdampak.

Menanggapi isu ini, Chaidir Syam menyatakan bahwa semua proses pengadaan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ia berkomitmen untuk melakukan audit terhadap proyek tersebut guna memastikan bahwa penggunaan anggaran berjalan transparan. “Kami akan menelusuri setiap langkah dalam proses ini untuk memastikan tidak ada yang disalahgunakan,” ujar Chaidir.

Ketua DPRD Andi Patarai Amir juga menyatakan perlunya evaluasi terhadap kerjasama ini untuk menjaga integritas lembaga dan memastikan anggaran yang dikeluarkan bermanfaat bagi masyarakat. “Kami akan menyikapi masalah ini dengan serius dan melakukan pengawasan yang lebih ketat ke depannya,” tambahnya. (ar/iam)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *