Mamuju,Menit7.com — Ratusan masa yang tergabung dalam Forum Tenaga Honorer Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Mamuju.
Aksi ini dipicu adanya dugaan kecurangan dalam pelaksanaan tes seleksi PPPK kategori honorer. Massa aksi menilai ada peserta tes yang lulus adalah titipan dari pejabat Pemkab Mamuju.
Forum tenaga Honorer Mamuju, melakukan aksi protes, Senin (6/1/2025) di gedung DPRD Mamuju. Mereka meminta mencoret nama- nama yang lulus karena terindikasi ada banyak orang titipan pejabat.
“Banyak temuan kami peserta tes PPPK yang lulus seleksi merupakan titipan oknum oknum pejabat dan oknum BKD. Mereka yang lolos seleksi PPPK bukan honorer aktif,” ungkap Korlap Aksi Honorer Pemkab Mamuju, Jumadil, dalam orasinya.
Jumadil, menambahkan, ratusan tenaga honorer yang tidak lolos seleksi merupakan tenaga honorer yang masih aktif sampai sekarang. Ironisnya mereka yang lolos seleksi bukan tenaga honorer aktif.
“Lolosnya sejumlah tenaga honorer yang bukan honorer aktif tersebut melanggar aturan mereka harus digugurkan,” jelasnya.
Adapun tuntutan massa aksi agar bagi mereka yang lolos mampu memperlihatkan SK honorer selama 2 tahun dan juga mampu memperlihatkan amora gaji honornya.
Menggugurkan peserta yang lolos seleksi kalau tidak memenuhi persyaratan. Mendesak APH agar segera mengusut OPD tempat peserta PPPK yang lolos tes PPPK.
Aksi unjuk rasa yang digelar ratusan tenaga honorer tersebut sempat memanas hal itu dipicu akibat peserta aksi marah karena tersinggung dengan ucapan anggota DPRD Mamuju yang menerima aspirasi massa.
Massa aksi sempat mengusir anggota dewan yang menerima aspirasi massa aksi. Namun setelah ditenangkan oleh petugas kepolisian yang bertugas mengamankan aksi tersebut akhirnya massa aksi kembali tertib.
Ratusan massa aksi yang berunjuk rasa di gedung DPRD Mamuju, membubarkan diri setelah diterima oleh Kepala BKD Pemkab Mamuju, Cheng, dan anggota DPRD Mamuju dari Partai Demokrat Arnold dan Partai Hanura Irwan.
Massa aksi membubarkan diri setelah pihak BKD berjanji akan membatalkan peserta tes PPPK yang dinilai bermasalah dan bukan honorer aktif. Puluhan (***)
