Denpasar,Menit7.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat, Dr.Hj.Amalia Fitri,SE,MM, bersama Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Sulawesi Barat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali pada 14 dan 15 April 2025.
Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari secara langsung strategi dan inovasi yang telah berhasil diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam upaya penurunan angka stunting dan pemberdayaan perempuan.
Rombongan Tim Pansus DPRD Sulawesi Barat yang turut hadir antara lain Bapak Masdar Mahmuddin, Bapak Ir. I Putu Suardana, Saddam, Murniati, Reski Irmayani Mappigau, dan A. Nurul Fathiyah.
Rombongan didampingi perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat beserta Tim Pansus disambut hangat oleh Plt. Kepala Dinas, Luh Hety Veronika, beserta jajarannya.
Diskusi yang berlangsung fokus pada upaya penurunan angka stunting dan program pemberdayaan perempuan yang telah sukses diimplementasikan di Bali.
Dalam pertemuan tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali memaparkan keberhasilan signifikan mereka dalam menekan angka stunting hingga mencapai 7% pada tahun 2023.
Angka ini jauh di bawah rata-rata nasional yang berada di angka 21%. Beberapa strategi kunci yang diungkapkan antara lain program pendidikan pernikahan wajib, sosialisasi kesehatan yang intensif, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan hasil pertanian, serta sinergi dan kolaborasi yang kuat antar berbagai stakeholder.
Bali juga memiliki OPD khusus yang menangani isu sosial budaya serta pendekatan unik melalui desa adat dalam mendukung program-program pembangunan masyarakat.
Pertukaran informasi ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi Sulawesi Barat dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
Selanjutnya, rombongan melanjutkan pertemuan di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Kedatangan mereka diterima oleh dr. Komang yang mewakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Pembahasan pada pertemuan kedua ini secara spesifik mengupas tuntas upaya penanggulangan stunting yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Bali.
Dalam paparannya, dr. Komang menyampaikan bahwa prevalensi stunting di Bali menunjukkan tren penurunan yang signifikan sejak tahun 2018 hingga 2023.
Beberapa kabupaten di Bali telah berhasil menekan angka stunting di bawah 20 persen. Berbagai program inovatif telah diimplementasikan, termasuk penggerakan aksi gizi di masyarakat, pemberdayaan ibu hamil untuk hidup sehat, dan pengoptimalan fungsi posyandu.
Upaya strategis lainnya meliputi sosialisasi gizi dan kesehatan ke sekolah-sekolah, pemberian suplemen gizi, serta kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah desa, Tim Penggerak PKK, dan berbagai instansi terkait.
Meskipun telah mencapai beberapa target yang menggembirakan, Dinas Kesehatan Provinsi Bali mengakui masih terdapat beberapa indikator yang perlu ditingkatkan, seperti cakupan pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil, angka kunjungan ibu hamil yang ideal, serta pemberian Air Susu Ibu (ASI) eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan bayi.
Untuk mengatasi tantangan ini, berbagai inovasi terus dilakukan, termasuk kegiatan kreatif seperti lomba menu bergizi dan pengembangan produk pangan alternatif berbasis protein lokal. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya gizi seimbang dan kesehatan secara keseluruhan.
Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Dr.Hj.Amalia Fitri,SE,MM, menyampaikan apresiasinya atas sambutan hangat dan informasi berharga yang telah dibagikan oleh Pemerintah Provinsi Bali.
Amalia berharap, melalui kunjungan kerja ini, Tim Pansus DPRD Sulawesi Barat dapat mengadopsi dan mengadaptasi berbagai strategi dan inovasi yang telah terbukti berhasil di Bali untuk diterapkan di Sulawesi Barat, demi mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan berdaya.(humas DPRD Sulbar)