HMI Soroti Ketidakhadiran DPRD Enrekang di Tengah Krisis BBM, LPG dan Listrik

Enrekang, Menit7. Com — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Enrekang kembali menggelar aksi unjuk rasa, Senin (14/9/2026).

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes atas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), LPG, serta pemadaman listrik yang terjadi berulang di Kabupaten Enrekang.

Massa aksi mendatangi dua lokasi, yakni Mapolres Enrekang dan Kantor DPRD Kabupaten Enrekang. Mereka mendesak aparat penegak hukum memperketat pengawasan distribusi BBM dan LPG, sekaligus meminta DPRD Enrekang mendorong langkah konkret untuk mengatasi persoalan yang tengah dirasakan masyarakat.

Jenderal Lapangan aksi, Arun Zulfikar, mengatakan persoalan ketersediaan BBM, LPG dan listrik telah memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai gangguan teknis, tetapi sebagai persoalan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

“Ketika kebutuhan dasar seperti BBM, LPG dan listrik mengalami gangguan, dampaknya akan menjalar ke berbagai sektor. Aktivitas ekonomi, transportasi, usaha masyarakat hingga pelayanan publik ikut terdampak. Karena itu, persoalan ini membutuhkan respons yang serius dan terukur dari pemerintah maupun pihak terkait,” kata Arun.

Selain itu, HMI meminta kepolisian melakukan pengawasan secara ketat terhadap jalur distribusi BBM dan LPG di Kabupaten Enrekang. Pengawasan tersebut dinilai penting untuk memastikan kebutuhan masyarakat tersalurkan sesuai ketentuan.

“Kami meminta aparat penegak hukum tidak hanya melakukan pengawasan di tingkat hilir, tetapi memastikan seluruh proses distribusi berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan penimbunan atau bentuk penyimpangan lainnya, harus ada tindakan tegas sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.

Setelah menyampaikan aspirasi di depan Polres Enrekang, massa kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kabupaten Enrekang.

Namun, kedatangan massa di kantor legislatif tersebut justru diwarnai kekecewaan. HMI mengaku tidak menemukan anggota DPRD yang berada di kantor untuk menerima aspirasi mereka.

Arun menilai kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan dalam fungsi representasi DPRD sebagai lembaga yang seharusnya menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keresahan.

“Kami datang ke DPRD membawa persoalan yang sedang dihadapi masyarakat. Kehadiran wakil rakyat semestinya tidak hanya terlihat dalam agenda-agenda formal, tetapi juga ketika masyarakat datang membawa persoalan yang membutuhkan perhatian dan solusi,” katanya.

Ia menyebut DPRD Kabupaten Enrekang memiliki 30 anggota. Namun, menurutnya, tidak ada satu pun anggota DPRD yang menemui massa saat aksi berlangsung.

“Kami mempertanyakan ke mana para wakil rakyat ketika masyarakat datang menyampaikan aspirasi. Di tengah persoalan BBM, LPG dan listrik yang dirasakan masyarakat, semestinya DPRD hadir untuk mendengar dan mencari jalan keluar, bukan justru membiarkan masyarakat berbicara tanpa ada satu pun anggota dewan yang menemui,” ujar Arun.

Kekecewaan massa sempat memuncak. Sejumlah peserta aksi meluapkan emosi dengan menendang kursi yang berada di sekitar lokasi.

Meski demikian, aksi secara umum berlangsung tertib. Massa tetap menyampaikan tuntutan agar DPRD dan pemerintah daerah mengambil langkah konkret terhadap persoalan kebutuhan dasar tersebut.

Arun bahkan secara terbuka menantang DPRD Kabupaten Enrekang untuk menunjukkan keberpihakannya kepada masyarakat.

“Kami menantang DPRD Kabupaten Enrekang untuk hadir dan memberikan solusi di tengah persoalan kelangkaan BBM, LPG dan pemadaman listrik yang terjadi berulang. Fungsi DPRD bukan hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan suara masyarakat benar-benar diperjuangkan melalui kerja-kerja kelembagaan,” tegasnya.

Menurut Arun, ketidakhadiran anggota DPRD saat masyarakat datang membawa aspirasi menunjukkan lemahnya respons lembaga legislatif terhadap kondisi yang sedang dihadapi masyarakat Enrekang.

“Kami melihat ada jarak antara kondisi riil yang dialami masyarakat dengan respons lembaga legislatif. Ketika masyarakat sedang menghadapi persoalan serius, wakil rakyat seharusnya menjadi bagian dari solusi. Jangan sampai masyarakat merasa tidak memiliki tempat untuk menyampaikan keluhannya” pungkasnya.

HMI Cabang Enrekang menegaskan akan terus mengawal persoalan kelangkaan BBM, LPG dan pemadaman listrik tersebut serta mendorong pemerintah daerah, DPRD dan aparat penegak hukum mengambil langkah nyata untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.

Jendral lapangan arun zulfikar, menegaskan akan kembali menggelar aksi jilid II pada Selasa (15/9/2026) sebagai bentuk tekanan agar , DPRD Kabupaten Enrekang dan pihak terkait segera mengambil langkah konkret atas kelangkaan BBM, LPG dan pemadaman listrik yang terjadi berulang di Kabupaten Enrekang.

Aksi lanjutan tersebut menjadi bentuk konsistensi HMI dalam mengawal aspirasi masyarakat sekaligus mendesak pihak berwenang agar tidak mengabaikan persoalan kebutuhan dasar yang tengah dihadapi masyarakat. (*)