Aktivis Mahasiswa Desak RI Mundur dari Presiden Dewan HAM PBB

Makassar – Aktivis mahasiswa menyoroti posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB periode 2026 di tengah masih maraknya dugaan pelanggaran hak asasi manusia di dalam negeri. Pemerintah didesak segera melakukan pembenahan serius, atau mempertimbangkan mundur dari jabatan tersebut demi menjaga kredibilitas Indonesia di mata internasional.

“Meskipun ini adalah langkah strategis diplomasi internasional yang patut diapresiasi, namun jabatan ini menjadi ironi ketika pelanggaran HAM di dalam negeri terus berlangsung,” kata Presiden mahasiswa (Presma) UIN Alauddin Makassar Zulhamdi dalam keterangannya, Minggu (11/1/2026).

Menurut Zulhamdi, yang juga mantan Presidium Nasional FKMHII, pemerintahan Prabowo–Gibran masih menyisakan banyak pekerjaan rumah di bidang HAM. Dia menyoroti sejumlah kasus, mulai dari dugaan kriminalisasi aktivis pembela hak atas tanah, penangkapan mahasiswa saat aksi demonstrasi, hingga wacana Pilkada melalui DPRD yang dinilai mengkhianati kedaulatan rakyat.

“Sangat paradoks bagi saya bahwa Indonesia baik eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih melakukan ketidakadilan hak asasi bagi rakyatnya sendiri,” ujarnya.

Atas dasar itu, ia menuntut pemerintah segera membebaskan seluruh aktivis yang dikriminalisasi sebagai bukti nyata komitmen penegakan HAM. Menurutnya, kredibilitas Indonesia tengah dipertaruhkan di panggung internasional.

“Pemerintah harus malu kepada negara-negara lain, ketika hadir di pertemuan internasional dengan membawa narasi penegakan HAM, tapi di negaranya sendiri belum beres,” ungkap Zulhamdi.

Dia pun melontarkan ultimatum kepada pemerintah terkait jabatan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB. Zulhamdi menegaskan, jika praktik kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap warga yang menyuarakan pendapat masih terus terjadi, pemerintah sebaiknya mundur dari jabatan tersebut.

“Kedepannya, apabila pemerintah Indonesia masih melakukan tindakan kriminalisasi dan pelanggaran HAM kepada rakyatnya sendiri, atau masyarakat yang berani menyuarakan pendapatnya masih ditangkap hingga dipenjara, lebih baik mundur dari jabatan Presiden Dewan HAM PBB,” pungkasnya.