Kado Ulang Tahun untuk Prabowo: Ketika Republik Menagih Jawaban, Bukan Sekadar Perayaan

Oleh: Muh Aqil Al-Waris (Aktivis)

Di istana, lilin dinyalakan untuk merayakan usia. Di luar istana, rakyat berhadapan dengan ketidakpastian ekonomi, sementara hutan terbakar dan negara dituntut membuktikan kesanggupannya menjaga republik.

Pada 17 Oktober 2026, Presiden Prabowo Subianto genap berusia 75 tahun. Ucapan selamat dan doa tentu merupakan hal yang wajar. Namun, di tengah perayaan itu, ada pertanyaan yang lebih penting daripada seberapa meriah seremoni diselenggarakan: apa yang patut dihadiahkan kepada seorang presiden ketika republik masih menyimpan begitu banyak persoalan yang menuntut penyelesaian?

Barangkali bukan karangan bunga. Bukan pula pujian yang dirangkai sedemikian rupa agar kekuasaan merasa nyaman. Kado yang lebih bermakna adalah kejujuran tentang keadaan bangsa, keberanian mengoreksi kebijakan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyat.

Sebab, ulang tahun seorang presiden adalah peristiwa personal. Namun, pertanggungjawaban seorang presiden merupakan urusan publik.

Dalam politik, pertambahan usia seorang pemimpin semestinya menjadi momentum untuk menimbang perjalanan kekuasaan: apa yang telah dicapai, apa yang belum diselesaikan, dan apa yang harus segera diperbaiki. Sebab, jabatan tertinggi dalam pemerintahan bukanlah panggung untuk memanen penghormatan, melainkan amanah untuk memastikan bahwa negara bekerja bagi kepentingan rakyat.

Ketika Angka Berbicara, Kekuasaan Harus Mendengar

Pada 16 Oktober 2026, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis hasil survei yang menunjukkan perubahan signifikan dalam penilaian masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo.

Tingkat kepuasan publik tercatat turun dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi 44,5 persen pada Oktober 2026. Sebaliknya, responden yang menyatakan kurang puas atau tidak puas meningkat menjadi 53,4 persen. Survei dilakukan pada 1–10 Oktober 2026 terhadap 1.213 responden, dengan margin of error sekitar 2,9 poin persentase pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Angka tersebut bukan vonis mutlak terhadap seluruh kebijakan pemerintah. Survei mengukur persepsi responden, bukan keseluruhan kinerja negara. Namun, ketika mayoritas responden menyatakan kurang puas atau tidak puas, pemerintah memiliki alasan kuat untuk melakukan evaluasi secara serius.

SMRC juga mencatat bahwa proporsi responden yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk mencapai 50,8 persen pada Oktober 2026, meningkat dari 22,7 persen pada November 2025. Sebaliknya, proporsi yang menilai kondisi ekonomi baik atau sangat baik turun dari 40 persen menjadi 17,4 persen.

Data tersebut mengandung pesan politik yang tidak boleh diabaikan. Persoalannya bukan semata bagaimana pemerintah membangun narasi keberhasilan, melainkan bagaimana memastikan masyarakat merasakan hasil pembangunan dalam kehidupan sehari-hari.

Rakyat tidak hidup dari pidato. Rakyat tidak membayar kebutuhan pokok dengan slogan. Dan rakyat tidak dapat menukar janji politik dengan kepastian masa depan.

Kekuasaan boleh memiliki narasi tentang keberhasilan, tetapi rakyat berhak menilainya berdasarkan kenyataan yang mereka alami.

Rupiah Tertekan, Daya Beli Menjadi Taruhan

Pada 16 Oktober 2026, ANTARA melaporkan rupiah menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat di tengah tekanan pasar keuangan dan meningkatnya sentimen penghindaran risiko global.

Pelemahan nilai tukar bukan sekadar urusan angka di pasar valuta asing. Bagi perekonomian yang masih bergantung pada impor untuk sejumlah bahan baku, barang modal, dan kebutuhan tertentu, pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya usaha serta menambah tekanan harga.

Dampaknya tidak selalu langsung dan tidak sama bagi setiap sektor. Harga barang domestik dipengaruhi pula oleh struktur biaya, kebijakan perdagangan, distribusi, dan kondisi pasar. Karena itu, tidak tepat menyederhanakan seluruh persoalan ekonomi menjadi akibat dari pergerakan kurs semata.

Namun, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan konsekuensi yang mungkin ditanggung masyarakat.

Ketika biaya impor meningkat, pelaku usaha harus mengelola tekanan produksi. Ketika tekanan tersebut diteruskan ke harga jual, daya beli rumah tangga dapat ikut terdampak. Di tengah kondisi demikian, pemerintah dituntut memastikan koordinasi kebijakan ekonomi berjalan efektif dan kelompok rentan memperoleh perlindungan yang memadai.

Pelemahan rupiah tentu tidak sepenuhnya berada dalam kendali presiden. Faktor global, arus modal, permintaan valuta asing, dan kondisi domestik sama-sama berpengaruh. Akan tetapi, keterbatasan kendali bukan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban atas kebijakan yang memang berada dalam kewenangan pemerintah.

Kepemimpinan tidak diuji ketika keadaan berjalan sesuai harapan, tetapi ketika tekanan datang dan negara harus menunjukkan kemampuan meresponsnya.

Jika rupiah melemah, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang jernih tentang penyebab, risiko, dan langkah penanganannya. Yang dibutuhkan bukan janji bahwa seluruh persoalan akan segera selesai, melainkan kebijakan yang terukur dan dapat dievaluasi.

Sebab, di balik angka kurs, ada usaha yang menghitung ulang biaya produksi, ada perusahaan yang menghadapi ketidakpastian, dan ada rumah tangga yang berharap penghasilannya tidak semakin tertinggal dari biaya hidup.

Hutan Terbakar, Negara Tidak Boleh Sekadar Memadamkan Api

Persoalan republik tidak berhenti di pasar keuangan. Di daratan Indonesia, kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa kekayaan alam membutuhkan perlindungan yang nyata.

Dashboard penanganan karhutla BNPB mencatat indikasi luas lahan terbakar sebesar 89.534,3 hektare pada enam provinsi prioritas, dengan pembaruan bertanggal 26 September 2026. Angka tersebut harus dipahami sesuai cakupan dan tanggal pelaporannya, bukan langsung dianggap sebagai angka nasional final untuk keseluruhan tahun.

Kementerian Kehutanan juga melaporkan 387 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional hingga 8 Oktober 2026 pukul 21.10 WIB. Jumlah tersebut turun 789 titik dibandingkan hari sebelumnya yang mencatat 1.176 titik.

Penurunan titik panas patut diapresiasi sebagai perkembangan yang positif. Namun, titik panas yang terdeteksi satelit tidak identik dengan jumlah kebakaran terkonfirmasi maupun luas lahan yang terbakar. Karena itu, keberhasilan penanganan harus dinilai menggunakan sejumlah indikator, termasuk luas kebakaran, kecepatan pemadaman, pencegahan kebakaran berulang, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak.

Di sinilah persoalan tata kelola lingkungan menjadi penting.

Negara tidak cukup hadir ketika api telah meluas. Pencegahan, pengawasan penggunaan lahan, kesiapan petugas, penegakan hukum berdasarkan bukti, dan koordinasi antarlembaga harus berjalan sebelum keadaan berubah menjadi krisis.

Hutan bukan sekadar hamparan hijau dalam dokumen pembangunan. Hutan merupakan penyangga kehidupan, sumber penghidupan masyarakat, dan warisan ekologis bagi generasi mendatang.

Setiap kebakaran yang meluas menghadirkan pertanyaan tentang efektivitas pencegahan, pengawasan, dan tanggung jawab para pihak yang terbukti melanggar. Pertanyaan itu harus dijawab dengan pemeriksaan yang transparan dan penegakan hukum yang konsisten, bukan dengan tuduhan tanpa bukti ataupun klaim keberhasilan yang terlalu dini.

Negara tidak cukup hadir ketika api sudah membesar. Negara harus memastikan bahwa pencegahan tidak kalah cepat dari kebakaran.

Di tengah ancaman perubahan iklim dan tekanan terhadap ekosistem, perlindungan lingkungan tidak boleh diperlakukan sebagai agenda tambahan yang baru diperhatikan ketika asap telah mengganggu kehidupan masyarakat.

Anggaran Besar, Tanggung Jawab Harus Lebih Besar

Pemerintahan Prabowo membawa berbagai program prioritas, mulai dari peningkatan gizi masyarakat hingga penguatan ekonomi desa. Tujuan program-program tersebut patut dinilai berdasarkan manfaat yang hendak dicapai.

Namun, semakin besar suatu program, semakin besar pula kebutuhan akan transparansi dan pengawasan.

Program yang baik bukan hanya program yang diumumkan dengan optimisme. Program yang baik adalah program yang tepat sasaran, memiliki tata kelola yang dapat diperiksa, dan menghasilkan manfaat yang terukur.

Dukungan terhadap tujuan suatu kebijakan tidak berarti masyarakat harus menerima seluruh pelaksanaannya tanpa evaluasi. Sebaliknya, pengawasan yang jujur dapat membantu pemerintah memperbaiki kekurangan, mencegah pemborosan, dan menjaga agar anggaran benar-benar melayani kepentingan umum.

Di sinilah peran parlemen, lembaga pengawas, pers, masyarakat sipil, dan aparat penegak hukum menjadi penting. Mereka harus memiliki ruang untuk mengajukan pertanyaan, memeriksa pelaksanaan, dan menuntut penjelasan tanpa diperlakukan sebagai musuh pemerintah.

Dalam republik yang sehat, loyalitas tertinggi bukanlah kepada figur, melainkan kepada konstitusi, hukum, dan kepentingan rakyat.

Uang negara bukan milik penguasa. Kekuasaan bukan hak istimewa untuk menghindari pemeriksaan. Dan mandat politik bukan cek kosong yang membebaskan pemerintah dari kewajiban menjelaskan hasil kerjanya.

Jangan Minta Rakyat Bersabar Tanpa Memberi Kepastian

Tentu, tidak semua persoalan dapat diselesaikan dalam satu tahun. Kemiskinan, ketimpangan, penciptaan lapangan kerja, korupsi, dan perlindungan lingkungan merupakan tantangan struktural yang membutuhkan konsistensi kebijakan serta kerja banyak lembaga.

Namun, kompleksitas masalah tidak boleh menjadi alasan untuk menunda pertanggungjawaban tanpa batas.

Rakyat berhak mengetahui apa yang sedang dikerjakan pemerintah, siapa yang bertanggung jawab, bagaimana anggaran digunakan, dan kapan kemajuan dapat diukur.

Jika harga kebutuhan pokok menjadi beban, pemerintah harus menjelaskan langkah konkret untuk memperbaiki keterjangkauannya. Jika rupiah menghadapi tekanan, pemerintah perlu menjelaskan respons kebijakan dan risiko yang harus diantisipasi. Jika kebakaran hutan meluas, negara harus memastikan upaya pencegahan, pemadaman, pemulihan, dan penegakan hukum berjalan secara terukur.

Rakyat tidak menuntut keajaiban. Rakyat menuntut keseriusan.

Kesabaran masyarakat bukan cek kosong. Mandat politik bukan izin untuk menghindari evaluasi. Dan janji kesejahteraan tidak boleh terus-menerus ditempatkan di masa depan tanpa kejelasan mengenai langkah yang ditempuh untuk mencapainya.

Kado yang Tidak Dapat Dibungkus dengan Pita

Pada ulang tahunnya yang ke-75, Presiden Prabowo tentu berhak menerima ucapan selamat dan doa. Namun, sebagai pemegang mandat pemerintahan, ia juga harus bersedia mendengar suara yang tidak selalu menyenangkan.

Kado terbaik untuk Presiden bukanlah bertambahnya orang yang memujinya, melainkan bertambahnya persoalan yang berhasil diselesaikan.

Kado itu adalah daya beli yang lebih terlindungi, ekonomi yang lebih tangguh, tata kelola anggaran yang transparan, kebakaran hutan yang dapat dicegah secara efektif, serta penegakan hukum yang konsisten.

Semua itu tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu tiupan lilin. Namun, kepemimpinan dapat dinilai dari arah kebijakan yang dipilih, keberanian melakukan koreksi, dan kesungguhan memenuhi janji.

Republik tidak membutuhkan pemimpin yang tidak pernah dikritik. Republik membutuhkan pemimpin yang bersedia mendengar kritik dan menjawabnya dengan kerja yang dapat diperiksa.

Selamat ulang tahun ke-75, Presiden Prabowo Subianto.

Semoga pertambahan usia membawa kebijaksanaan untuk mendengar suara yang berbeda, keberanian untuk memperbaiki kebijakan, dan keteguhan untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik sesaat.

Biarlah lilin menyala di istana. Namun, jangan biarkan bara persoalan di republik ini terus menyala tanpa jawaban.

Biarlah ucapan selamat memenuhi ruang perayaan. Namun, jangan sampai suara rakyat tenggelam di tengah riuhnya penghormatan.

Sebab, sejarah tidak hanya mencatat siapa yang pernah duduk di kursi kekuasaan. Sejarah juga mencatat bagaimana kekuasaan itu digunakan ketika rakyat menunggu jawaban.

Republik tidak membutuhkan pemimpin yang hanya dirayakan. Republik membutuhkan kepemimpinan yang berani diuji, bersedia dikoreksi, dan sanggup mempertanggungjawabkan mandatnya kepada rakyat.

Itulah kado yang sesungguhnya.