Perjuangan Luwu Raya di Tengah Framing Digital dan Tekanan Buzzer

Oleh: Saidan Ahmad Ramadhan

Kepala Bidang Komunikasi, Informasi, dan Digitalisasi PB IPMIL Raya

Di era digital hari ini, ruang publik tidak lagi hanya berada di jalanan, ruang sidang, atau forum-forum resmi. Ia telah berpindah ke layar ponsel, ke linimasa media sosial, dan ke algoritma yang bekerja senyap namun sangat menentukan arah perhatian publik. Di ruang inilah opini dibentuk, persepsi dikonstruksi, dan penilaian kerap dijatuhkan sebelum konteks dipahami secara lengkap.

Fenomena ini juga kita rasakan dalam berbagai dinamika sosial yang terjadi hari ini, termssuk di luwu raya. Ketika masyarakat dan mahasiswa menyuarakan aspirasi, ruang digital justru sering dipenuhi narasi yang menyederhanakan persoalan, membelokkan substansi, bahkan menggiring persepsi publik secara tidak adil. Aspirasi kolektif direduksi menjadi gangguan, dan gerakan kritis kerap dicitrakan secara sepihak.

Sebagai generasi yang hidup di tengah derasnya arus informasi, kita perlu jujur mengakui satu kenyataan: algoritma media sosial hari ini memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik. Bukan karena suatu narasi paling benar, melainkan karena ia paling ramai. Bukan karena paling utuh, tetapi karena paling mampu memancing emosi.

Algoritma tidak mengenal sejarah, tidak memahami konteks sosial, dan tidak memiliki kepekaan moral. Ia hanya membaca angka klik, tayangan, dan interaksi. Akibatnya, potongan informasi lebih mudah viral dibanding penjelasan yang utuh. Emosi sesaat sering kali mengalahkan analisis yang jernih. Di celah inilah, buzzer yang tidak bertanggungjawab menemukan ruang suburnya.

Melalui framing yang berulang dan terkoordinasi, buzzer berupaya menggiring opini publik: seolah-olah gerakan mahasiswa dan masyarakat adalah tindakan zalim, tidak berempati, atau bahkan memecah belah. Pola semacam ini bukan sekadar perbedaan sudut pandang, melainkan bentuk manipulasi persepsi yang berpotensi merusak nalar publik. Padahal, yang terjadi justru sebaliknya sebuah ekspresi kesadaran kritis atas persoalan struktural yang telah lama dirasakan masyarakat.

Dalam konteks ini, perjuangan rakyat dan mahasiswa kerap menjadi korban distorsi informasi. Isu-isu mendasar seperti ketimpangan wilayah, keadilan pembangunan, dan hak masyarakat lokal di Luwu Raya dipersempit menjadi konflik permukaan. Publik diajak bereaksi, bukan memahami.

Kami menolak cara pandang semacam itu.

Gerakan mahasiswa dan masyarakat bukanlah ekspresi kebencian atau kezaliman. Ia adalah bentuk tanggung jawab moral untuk menjaga martabat, sejarah, dan masa depan daerahnya. Perbedaan pendapat adalah hal wajar dalam demokrasi, namun penggiringan opini, stigmatisasi, dan pembunuhan karakter bukanlah bagian dari kritik yang sehat.

Pada titik ini, masyarakat perlu diajak untuk lebih bijak menyaring informasi: tidak menelan narasi secara mentah, tidak mudah terpancing emosi, dan berani memeriksa konteks sebelum mengambil sikap. Sebab keberpihakan tanpa pengetahuan hanya akan memperpanjang kekeliruan.

Sebagai organisasi kepemudaan dan mahasiswa, PB IPMIL Raya berpandangan bahwa ruang digital seharusnya menjadi ruang dialog dan pertukaran gagasan, bukan arena penghakiman sepihak. Tidak semua yang beredar di media sosial dapat serta-merta dianggap sebagai kebenaran. Linimasa tidak selalu menghadirkan realitas secara utuh, dan kolom komentar bukanlah ruang yang memiliki otoritas moral untuk mengadili sebuah perjuangan.

Penting untuk dipahami bahwa apa yang beredar di ruang digital kerap tidak sepenuhnya selaras dengan apa yang terjadi di lapangan. Dalam berbagai aksi demonstrasi yang berlangsung, termasuk pada momentum pemblokadean jalan, kami menyaksikan langsung bagaimana masyarakat menunjukkan antusiasme, kebersamaan, dan solidaritas. Warga hadir, saling bahu-membahu, saling menyemangati, dan bersama-sama menyuarakan aspirasi perjuangan pemekaran Provinsi Luwu Raya sebagai bentuk ikhtiar kolektif atas masa depan daerahnya.

Namun gambaran tersebut sering kali tidak tercermin secara adil di media sosial. Di ruang digital, muncul narasi tandingan yang dibangun oleh akun-akun yang tidak jelas identitas dan keterikatannya. Melalui potongan informasi, framing sepihak, dan generalisasi berlebihan, buzzer berupaya membentuk opini yang menyesatkan, seolah-olah gerakan ini lahir dari kebencian, mengganggu masyarakat, atau tidak memiliki legitimasi moral.

Perbedaan antara realitas lapangan dan representasi di media sosial inilah yang perlu disikapi secara jernih. Publik diajak untuk tidak menjadikan algoritma sebagai satu-satunya rujukan kebenaran, serta tidak mudah terseret pada penghakiman yang dibangun dari narasi yang tidak diverifikasi. Sebab ketika opini dibentuk tanpa pijakan fakta, yang lahir bukanlah kritik yang sehat, melainkan prasangka yang merusak.