Dipertanyakan, Dana Milyaran Pembayaran UGR Lahan Jalur KA Maros – Pangkep

Maros, menit7.com – H. Jamal, salah satu dari 81 Warga Pemilik lahan jalur Kereta Api (KA) Maros – Pangkep terus berjuang dan mempertanyakan pembayaran Uang Ganti Rugi (UGR) yang jumlahnya milyaran rupiah. Karena sampai saat ini masih ada 40 warga Maros dan 41 warga Pangkep yang belum menerima. Juga Ronald Gazali, salah seorang pengusaha Gudang 88 di Pattene, Kec. Marusu, Kabupaten Maros.

Warga yang 81 ini, dampak dari pembebasan lahan jalur KA. Mereka terus berjuang untuk mendapatkan haknya dan menuntut ke pihak Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan untuk menyelesaikan pembayaran.

Hal ini terungkap pada saat pemilik lahan melakukan aksi damai di kantor Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Rabu (31/8/2022) dan diterima oleh Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, Andi Ammanagappa dan Kapolres Maros, AKBP Awaluddin Amin bersama jajarannya.

Dalam pertemuan itu terungkap, pihak Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta Apresial tidak melibatkan langsung pemilik lahan yang terdampak langsung dari pembebasan lahan melakukan pengukuran dan pembidangan di lapangan serta penitipan UGR di pengadilan negeri yang tidak transparan. Sehingga mereka sangat dirugikan. Apalagi, ada oknum yang mengaku sebagai “Tim Percepatan”, memberi uang kepada warga sebagai pembayaran konsinyasi.

Warga juga melaporkan Nurhasan salah seorang oknum yang mengaku sebagai Tim Percepatan ke Polda Sulawesi Selatan karena diduga membuat surat palsu (tanda tangan).

Akibat dari permasalahan itu, warga menuntut keadilan dan menyelesaikan pembayaran UGR. “Kami tidak pernah diundang dalam rapat. Apalagi dilibatkan dalam pengukuran di lapangan,” ujar Muh.Iqbal dan Bandi kepada media ini, baru- baru ini.

Menanggapi keresahan warga, Ka. Balai Pengelola KA Sulawesi Selatan, Andi Ammanagappa justru merasa heran dengan permasalahan yang dihadapi para warga pemilik lahan.

Ammanagappa menjelaskan, bahwa pihak Balai Pengelola KA hanya sebagai pelaksana proyek. Soal pembayaran UGR, itu ditangani pihak Apresial. Begitupun masalah pengukuran lahan adalah tanggungjawab BPN.

Namun demikian, Ammanagappa meminta kepada warga untuk dibantu, mencari solusi dari permasalahan ini. ” Tolong bantu saya agar masalah ini dapat diselesaikan,” harapnya.

Sementara itu, Kapolres Maros, AKBP Awaluddin Amin mengatakan, akan memanggil semua pihak yang berhubungan dengan pembayaran UGR. ” Solusinya, saya akan memanggil semua pihak, termasuk BPN, Apresial untuk menyelesaikan masalah,” ujar Kapolres Maros.

Kapolres Maros juga secepatnya memproses laporan warga soal surat pemalsuan tanda tangan

Sementara Ronald yang lokasi tanahnya di Bulu-bulu yang dihubungi lewat WhatsApp (WA) membalas di luar dugaan bahwa, tidak adapi pembebasan kereta api belum penlok (maksudnya, pemetaan lokasi. “Belum ada pi pembebasan kereta api belum penlok,” jawab Ronald via WA. (Iam)

,

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *